MediakalselNews. com
Banjarmasin, Kalimantan Selatan – Ketua LSM KAKI Kalimantan Selatan, Husaini, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mengawasi pembangunan di Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikannya menyusul inisiatif pembentukan Forum Diskusi Publik dan Asosiasi Ormas dan LSM yang diprakarsai oleh enam organisasi, yaitu LSM KAKI Kalsel, DPD Pekat IB Kalsel, Gepak Kalsel, Forum Komunikasi Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kalsel, dan ASKAINDO.
Forum Diskusi Publik yang akan segera digelar ini bertujuan untuk menciptakan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan pemerintah daerah, untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam mengawasi pembangunan yang transparan dan akuntabel. Husaini menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan momentum untuk menyatukan visi dan misi dalam memastikan pembangunan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita perlu membangun sinergi yang kuat untuk mengawasi penggunaan anggaran, memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai standar, dan mencegah terjadinya korupsi,” tegas Husaini. Ia menambahkan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Husaini menjelaskan pentingnya pembentukan Asosiasi Ormas dan LSM. Menurutnya, asosiasi ini akan menjadi payung hukum bagi OMS dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dengan adanya wadah resmi, OMS dapat lebih terorganisir, terkoordinir, dan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
“Dengan asosiasi ini, kita bisa saling mendukung, berbagi informasi, dan menghindari duplikasi kerja. Kita bisa menjadi kekuatan yang lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Kehadiran Forum Diskusi Publik dan Asosiasi Ormas dan LSM ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan di Kalimantan Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam memperkuat peran OMS dalam pembangunan nasional. Ke depan, diharapkan forum ini akan menjadi agenda rutin dan terus berkembang, melibatkan semakin banyak organisasi dan pemangku kepentingan.
Red
@sik
MKN
