Mediakalselnews. com
Banjarmasin – 20/02/2026
Lembaga Studi Visi Nusantara (LS. Vinus) merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur H. Hasnuryadi. serta survei Kota Banjarmasin terhadap satu tahun kinerja Wali Kota H.M. Yamin HR dan Wakil Wali Kota Hj. Ananda,
Acara rilis yang dihadiri puluhan wartawan dari media online maupun elektronik digelar di SEETWO MENTAL HEALTH, jalan MT. Haryono, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin. Rilis ini diumumkan untuk menyajikan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kedua pasangan kepala daerah.
Untuk Provinsi Kalsel, hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup 15 aspek berikut:
1. Ekonomi 68,75%
2. Pendidikan 70%
3. Kesehatan 41,25%
4. Infrastruktur 74%
5. Transportasi 17,25%
6. Ketenagakerjaan 30,5%
7. Pertanian 29,25%
8. Sosial 24,5%
9. Pelayanan publik 50%
10. Keamanan 82,5%
11. Penegakan hukum 50%
12. Pemberantasan korupsi 38,75%
13. Tata kelola pemerintah 17,5%
14. Tata kelola lingkungan 25,25%
15. Komunikasi publik 32,75%
Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur H. Hasnuryadi sebesar 63,25%, dengan angka ketidakpuasan 36,75%.
Arifin Kornas dari LS Vinus memaparkan hasil survei Kota Banjarmasin dengan fokus pada 15 aspek kinerja, antara lain:
1. Ekonomi 38%
2. Pendidikan 48,5%
3. Kesehatan 36,25%
4. Infrastruktur 71,25%
5. Transportasi 70%
6. Ketenagakerjaan 60%
7. Pertanian 55,5%
8. Sosial 52,5%
9. Pelayanan publik 85,25%
10. Keamanan 45%
11. Penegakan hukum 50%
12. Pemberantasan korupsi 52,75%
13. Tata kelola lingkungan 47,5%
14. Kebudayaan 71,25%
15. Komunikasi publik 78,75%
Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Banjarmasin mencapai 68%, dengan persepsi umum terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar 49,25% positif (Baik).
Koordinator LS. Vinus Kalsel Muhammad Amin Hasani juga menyoroti beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti penggunaan mobil dinas di luar jam kerja, aktivitas tidak sesuai tugas pada jam kerja, hingga kasus yang menimbulkan ketidakpuasan publik. Ia menekankan bahwa hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tubuh institusi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hasil survei ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan publik di masa mendatang, serta menjadi bahan evaluasi yang transparan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin.
red
@sik
