Mediakalselnews. com
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyampaikan bahwa capaian pembangunan di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dan selaras dengan visi-misi Gubernur Kalsel untuk mewujudkan provinsi yang maju, mandiri, dan terdepan. Hal ini disampaikan dalam wawancara di Banjarbaru, Senin (8/12/2025).
Suprapti menjelaskan bahwa sejumlah indikator pembangunan strategis mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel yang naik menjadi 75,19 pada 2024, dari sebelumnya 74,66 pada 2023.
Peningkatan ini dinilai mencerminkan membaiknya kualitas sumber daya manusia, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
“IPM yang meningkat ini menunjukkan kualitas SDM kita sudah lumayan naik. Dari IPM itulah kita bisa melihat bagaimana kualitas pendidikan dan perkembangan pembangunan manusia di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Selain IPM, angka kemiskinan di Kalsel juga mengalami penurunan signifikan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat 3,84 persen, turun dari 4,02 persen pada September 2024. Ia menilai penurunan tersebut merupakan hasil dari penguatan kebijakan intervensi sosial yang dilakukan pemerintah daerah.
“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan intervensi kita terhadap persoalan sosial semakin baik. Dari 4,02 persen turun menjadi 3,84 persen, ini capaian yang cukup signifikan,” jelasnya.
Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan III tahun 2025 tercatat mencapai 5,19 persen. Angka tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia dan mencerminkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
“Pertumbuhan 5,19 persen ini menggambarkan ketahanan ekonomi global kita di daerah. Kita tidak terlalu terpengaruh kondisi ekonomi nasional maupun dunia,” tambahnya.
Meski capaian pembangunan menunjukkan hasil menggembirakan, Suprapti tidak menutup mata bahwa terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,1 triliun pada tahun berjalan.
“TKD kita turun cukup besar, ini tantangan karena intervensi kemiskinan, stunting, dan program sosial lainnya sangat terkait dengan anggaran,” katanya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Pemprov Kalsel menerapkan skala prioritas agar program-program yang berkontribusi langsung terhadap visi misi Gubernur tetap berjalan optimal.
“Program yang mendukung visi-misi Gubernur akan kita prioritaskan. Intervensi untuk penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penguatan SDM tetap menjadi fokus anggaran,” tegasnya.
Suprapti menekankan bahwa pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur. Perbaikan konektivitas antarwilayah, peningkatan kemantapan jalan, dan pembangunan jalur penghubung menjadi faktor pendukung utama dalam pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Konektivitas antar daerah harus terus ditingkatkan. Jalan yang mantap akan mempermudah akses anak ke sekolah, memudahkan masyarakat menuju fasilitas kesehatan, dan menggerakkan roda ekonomi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti upaya Gubernur dalam membangun infrastruktur strategis di seluruh kabupaten/kota, termasuk pembangunan jalan lintas di kawasan Banua Anam serta dukungan terhadap proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut yang akan memperkuat kawasan ekonomi khusus di Kotabaru.
“Pembangunan jalan lintas dan Jembatan Pulau Laut ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, baik di Kotabaru maupun di Kalimantan Selatan secara umum,” jelasnya.
Menurutnya, capaian yang diraih hingga tahun 2025 menjadi modal kuat untuk mendorong percepatan visi pembangunan jangka menengah. Ia menegaskan bahwa bukti capaian pada sektor IPM, ekonomi, dan penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa arah pembangunan Kalsel sudah berada pada jalur yang tepat.
