MediakalselNews. com
Marabahan, Kalimantan Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rapat gabungan komisi pada Selasa (21/1/2025) di Ruang Rapat Lantai 1 DPRD Batola. Rapat darurat ini difokuskan pada penanganan banjir yang mengancam wilayah tersebut di tengah intensitas
hujan yang sangat tinggi.
Rapat dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan gabungan komisi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Bagian Kesra Setda Batola, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. SKPD yang hadir antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Perwakilan dari tiga puskesmas di Batola, yaitu Puskesmas Jejangkit, Puskesmas Mandastana, dan Puskesmas Alalak, juga turut serta dalam rapat tersebut.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menekankan keseriusan penanganan banjir. “Intensitas curah hujan yang tinggi saat ini menuntut kewaspadaan kita semua. Penanganan banjir harus benar-benar serius demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Ibu Ayu juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola untuk memprioritaskan penanganan dan mitigasi bencana banjir. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Mitigasi bencana banjir, yang mencakup upaya sebelum, saat, dan setelah bencana, sangat penting untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat di daerah rawan banjir.
Pesan Antar 0822 5354 4889 TELUR ASIN REMPAH DAPUR MAMA INA
H. Bahrian saat ditemui awak media usai acara menjelaskan,
“Alhamdulillah, rapat gabungan komisi tadi berjalan lancar. Kami membahas secara serius langkah-langkah penanggulangan banjir di Kabupaten Barito Kuala. Situasi curah hujan yang tinggi saat ini menuntut kita untuk bertindak cepat dan terukur. Saya mengapresiasi komitmen semua pihak yang terlibat, baik dari eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Semoga upaya kita dapat segera mengurangi dampak banjir bagi masyarakat.”
Ini sangat penting untuk menyatukan langkah dan koordinasi antar SKPD dalam penanganan banjir. Kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait sangat krusial. Kami telah membahas berbagai strategi, mulai dari mitigasi hingga penanganan pasca-banjir. Koordinasi yang baik akan memastikan bantuan dan penanganan dapat tepat sasaran dan efektif. tambahnya
Red
MKN
