M K News. com
Banjarmasin, 17 April 2025 – Ratusan warga Kalimantan Selatan, tergabung dalam Organisasi Sahabat Anti Kecurangan (SAKUTU), perwakilan masyarakat Hulu Sungai, dan Ormas Dayak Kalsel, menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, hari ini. Aksi ini menuntut penghentian praktik hauling ilegal batu bara yang menggunakan akses jalan nasional.
Para demonstran, yang sebagian besar berasal dari lima kabupaten di Banua Anam, mengeluarkan kecaman keras terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai telah menimbulkan sejumlah masalah serius. Kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi akibat lalu lalang truk batu bara, serta dampak buruk polusi debu terhadap kesehatan dan infrastruktur jalan, menjadi sorotan utama. Kekhawatiran juga muncul terkait rencana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kalsel No. 3 Tahun 2012 yang melarang truk angkutan batu bara melintas di jalan umum.
Aliansyah, koordinator aksi yang dikenal sebagai “Raja Demo Kalsel,” menyampaikan orasi yang tegas. “Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan bertindak tegas sesuai hukum adat. Truk batu bara yang masih nekat melewati jalan umum akan kami bakar!” ancamnya.
Menanggapi demonstrasi tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menyatakan kesediaan untuk menerima 30 perwakilan masyarakat Banua Anam untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik. Sebanyak kurang lebih 150 personel TNI/Polri diterjunkan untuk mengamankan aksi yang berlangsung tertib dan damai.
Usai beraudiensi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Aliansyah dan rombongan melanjutkan aksi dengan menemui Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, di Kantor Gubernur Jalan Dharma Praja II, Banjarbaru. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi komprehensif demi kesejahteraan masyarakat Banua. Demonstrasi ini menjadi bukti nyata keprihatinan dan tuntutan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap praktik hauling ilegal batu bara yang merugikan banyak pihak. Pertemuan dengan Gubernur diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini secara permanen.
