MediakalselNews. com
Banjarmasin, 27 Februari 2025 – Enam organisasi masyarakat (Ormas) terkemuka di Kalimantan Selatan (Kalsel) berinisiatif membentuk sebuah asosiasi resmi yang akan menyatukan Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah tersebut. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Forum Diskusi Publik yang akan digelar besok, 28 Februari 2025, di Banjarmasin. Forum ini diharapkan mampu memperkuat peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Inisiatif ini digagas oleh DPD Pekat IB, Gepak Kalsel, LSM KAKI Kalsel, Forum Komunikasi Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kalimantan Selatan, dan LBH Pekat. Kehadiran mereka menandakan komitmen kuat untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lebih efektif di antara organisasi-organisasi masyarakat.
H. Suriansyah, Ketua DPD Pekat IB, menekankan pentingnya wadah resmi ini untuk menyatukan visi dan misi dalam menjalankan program sosial dan advokasi masyarakat. “Kami ingin menciptakan sinergi antarorganisasi agar lebih terorganisir dalam memberikan kontribusi nyata bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan sebagai penyangga IKN,” tegasnya.
Mahyudin, Ketua LBH Pekat, menambahkan bahwa forum ini juga akan menjadi ruang dialog untuk memperkuat regulasi dan posisi hukum Ormas serta LSM di daerah. “Langkah ini penting agar keberadaan organisasi masyarakat semakin diakui dan dapat bersinergi dengan pemerintah maupun sektor swasta,” jelasnya.
Anang Bidik, Ketua Gepak Kalsel, menyatakan bahwa peran strategis Kalimantan Selatan dalam pembangunan nasional menuntut kekompakan elemen masyarakat. “Dengan adanya asosiasi ini, kita bisa lebih solid dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat luas,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan antusiasme dari beberapa organisasi mahasiswa yang tertarik bergabung, mengingat peran penting mahasiswa sebagai generasi penerus dalam melanjutkan perjuangan ini.
Forum Diskusi Publik tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan pemerintah daerah. Tujuannya adalah merumuskan struktur dan arah kebijakan asosiasi yang akan dibentuk, memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalsel.
Dengan terbentuknya asosiasi ini, diharapkan Ormas, LSM, dan organisasi mahasiswa di Kalimantan Selatan dapat lebih efektif dalam bersinergi dan memperkuat perannya dalam pembangunan sosial, ekonomi, serta advokasi masyarakat. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi tantangan dan peluang pembangunan di era baru, khususnya dengan keberadaan IKN.
Red
MKN
