Mediakalsel News.com
Banjarbaru, 16/11/2026 — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan (DPP AMDK) bersama puluhan pemilik plasma beraudiensi ke Ditreskrimum Polda Kalsel, Senin (16/11/2026), guna menanyakan kelanjutan penanganan kasus Koperasi Kebun (Kopbun) Sawit Sejati di Desa Sampanahan, Kabupaten Kotabaru.
Sebelumnya, pagi hari yang sama rombongan telah menemui Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang memberikan dukungan dan merekomendasikan pihak kepolisian untuk menjawab langsung pertanyaan masyarakat.
Ketua Umum DPP AMDK, Khairatun Nikmah, S.P., M.P., menjelaskan surat permintaan informasi perkembangan perkara yang dikirim sejak bulan lalu belum mendapat tanggapan. Pihak pengurus koperasi juga beberapa kali diajak berdiskusi namun tidak merespons, sementara pembahasan di DPR Kabupaten Kotabaru juga belum membuahkan hasil.
“Kami ingin tahu, dari tahun 2013 hingga Oktober 2021 pinjaman seharusnya sudah lunas. Mengapa tiba-tiba muncul angka Rp22 miliar? Untuk apa dana itu digunakan?” tegas Khairatun.
Audiensi diterima langsung oleh Dirreskrimum Polda Kalsel, Kombes Pol M. Frido Situmorang, S.H., S.I.K. Beliau memastikan perkara terus diproses dan dijanjikan jawaban resmi paling lama satu minggu ke depan.
Masyarakat berharap kasus ini segera ditangani secara transparan. Hingga saat ini, pihak pengurus Kopbun Sawit Sejati belum memberikan tanggapan. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.
Desak Kejelasan Rp22 Miliar, Pemilik Plasma Kopbun Sawit Sejati Temui Polda Kalsel
Banjarbaru — 16 November 2026. Puluhan pemilik plasma perkebunan sawit di Desa Sampanahan, Kotabaru, bersama DPP AMDK mendatangi Polda Kalsel, Senin kemarin. Mereka meminta kepastian terkait kemunculan angka pinjaman sebesar Rp22 miliar yang dinilai mencurigakan karena seharusnya sudah lunas dibayar sejak Oktober 2021.
Sebelum ke Polda, rombongan lebih dulu berdiskusi dengan Komisi I DPRD Kalsel yang mendukung langkah masyarakat untuk menanyakan langsung ke pihak kepolisian.
Ketua DPP AMDK, Khairatun Nikmah, menyatakan upaya berkomunikasi dengan pengurus koperasi berulang kali tidak direspons, begitu pula pembahasan di tingkat Kabupaten Kotabaru belum ada kemajuan. Surat resmi yang dikirim ke Polda juga belum dibalas.
Dirreskrimum Polda Kalsel, Kombes Pol M. Frido Situmorang, menerima langsung aspirasi warga dan menyatakan perkara sedang berjalan. “Dalam waktu satu minggu ke depan akan ada jawaban pasti,” ujarnya.
Masyarakat berharap proses ini berjalan transparan dan hak mereka terjaga. Redaksi tetap membuka ruang tanggapan dari semua pihak yang disebut dalam berita.
Red
@sik
